mehami korupsi

Rabu lalu, Ben Olken membahas pelbagai penelitian mikro tentang korupsi dalam seminar ini. Presentasi dia memaparkan sebuah kerangka pikir yang saya pikir menarik tentang korupsi. Berikut sekilas presentasi tersebut:

• Asal-usul korupsi:
• Korupsi terjadi ketika ada pembatasan atau aturan tentang transaksi antar-dua pihak. Misalnya, dalam pengadaan surat izin mengemudi (SIM). Di satu pihak, ada orang yang menginginkan walaupun tidak bisa mengemudi; di lain pihak, ada penyedia SIM yang akan dengan senang hati "menjual" SIM pada orang tersebut andai saja tidak ada persyaratan tentang hak mendapatkan SIM. Jika aturan ini dihapuskan, tidak ada korupsi!
• Mengapa tidak kita hapuskan saja aturan atau pembatasan tersebut sehingga para birokrat itu dapat menjual lisensi -- seperti SIM, izin mendirikan bangunan (IMB), atau sertifikat emisi pabrik -- tersebut? Ada sedikitnya tiga alasan:
• Pemerasan: Petugas akan mencari-cari kesalahan agar "pembeli" membayar semahal-mahalnya untuk lisensi tersebut.
• Alokasi yang salah: SIM diberikan kepada orang yang membayar paling tinggi, bukannya orang yang paling mampu mengemudi.
• Penundaan/harassment: Pengawas emisi datang setiap hari untuk memaksa membayar lisensi tersebut.
• Aturan atau batasan atas transaksi-transaksi seperti ini mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti di atas, namun penyalahgunaan tersebut tetap terjadi -- dan inilah yang disebut korupsi.
• Hal-hal tersebut terjadi, namun umumnya tidak menjadi masalah di sektor swasta -- mengapa? Mengapa sektor pemerintah unik?
• Sektor pemerintah unik karena tujuan pemerintah tidak sekadar memaksimalkan keuntungan:
• Regulasi: Bagi pemerintah, punya uang tidak berarti berhak memiliki SIM.
• Redistribusi: Pemerintah memberikan subsidi (misalnya, beras miskin atau klinik kesehatan) karena orang miskin tidak mampu membayar harga pasar.
• Tarik-menarik antara tujuan profit dan non-profit inilah di balik problem korupsi. Tidak ada solusi mudah untuk itu.
• Biaya sosial korupsi:
• Biaya sosial korupsi bukanlah nilai uang suap atau uang yang dicuri-- ini sekadar transfer antar-dua pihak.
• Biaya sosial korupsi adalah hal-hal seperti:
• Kegagalan regulasi: Ketika perusahaan dapat terus mencemari udara/air tanpa dihukum.
• Alokasi yang tidak tepat: Rumah sakit umum yang menekankan pelayanan pada yang paling punya uang, bukan yang paling membutuhkan.
• Kegagalan redistribusi: Beras miskin sebagian dijual ke orang kaya sehingga orang miskin hanya mendapatkan sedikit.
• Keterlambatan/ harassment: Pencari izin yang dilempar dari satu pejabat ke pejabat lain.
• Kegagalan mobilisasi sumber daya: Pajak yang tidak dipungut.
• Kualitas kerja atau pelayanan yang buruk: Mengurangi kualitas agar ada uang yang bisa dikorupsi.
• Strategi penundaan birokrat: Tidak mau mengerjakan tugas atau pekerjaannya (kecuali dia mendapatkan uang suap)